167 Nyawa Melayang Dan 7.000 Pelanggaran, Tkn Sebut Pemilu 2019 Sukses

- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, punya pandangan berbeda soal pelaksanaan Pemilu 2019. Jika BPN menilai pesta demokrasi kali ini yaitu tragedi, kubu TKN malah menganggap sukses.

Faktanya, data per Selasa (23/4/2019), Pemilu 2019 sudah menelan 167 nyawa. Rinciannya, 119 petugas KPPS meninggal, 33 anggota panwaslu dan 15 anggota Polri.

Sementara Bawaslu mencatat setidaknya ada 7.132 pelanggaran selama hajatan politik lima tahunan ini digelar.

Anggota Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai pelaksanaan pemilu serentak 2019 menjadi pesta demokrasi terburuk yang digelar sehabis reformasi. Sebab, banyak ditemukan persoalan dari mulai persiapan hingga pelaksanaan pemilu.

“Saya sudah menyatakan itu sebelum Pak Bambang (Soesatyo) ngomong. Ini yaitu terburuk sepanjang zaman reformasi,” kata HNW di Komplek dewan perwakilan rakyat RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/4).

Masalah yang sempat dibahas HNW yaitu terkait temuan Bawaslu terhadap 17 juta lebih warga yang tidak menerima seruan mencoblos. Serta beberapa kelompok penyelenggara pemungutan bunyi (KPPS) yang sengaja mengarahkan untuk menentukan salah satu pasangan calon.

“Bawaslu juga memberikan ada 5.500 lebih KPPS yang tidak netral sebab mengarahkan calon tertentu. Bahkan, sampai-sampai KPU menyatakan ada 2.500 TPS yang tidak sanggup menyelenggarakan pencoblosan pada tanggal 17 April kemarin,” imbuhnya.

“Tapi anehnya dengan kondisi semacam itu forum survei sudah lalu yakin dengan hasil surveinya dan membentuk opini seakan-akan ini semua sudah selesai. Ini kan tragedi,” sambungnya.

Pandangan berbeda disampaikan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily. Ia menilai pemilu kali ini sukses digelar. Alasannya partisipasi masyarakat dikala ini sudah semakin bertambah.

“Tingkat partisipasinya itu hingga 80 persen, itu pertanda partisipasi masyarakat sangat tinggi sekali pada pemilu dikala ini. Makara berdasarkan aku tak benar bila pemilu 2019 ini yaitu pemilu terburuk, sebab kita lihat dari tingkat partisipasinya,” tambahnya.

Ace menduga, evaluasi pemilu terburuk ini sengaja dilontarkan kubu opisisi sebagai bentuk respon kalah dalam penghitungan cepat atau quick count. Seharusnya bila memang BPN 02 menemukan kecurangan, maka sanggup menempuh jalur hukum, bukan menyalahkan penyelenggara pemilu.

“Karena kanal politiknya sudah ada. Makara tak benar kalau dikatakan demikian (pemilu terburuk). Saya melihat bahwa pernyataan itu muncul sebab dipicu kekalahan mereka terhadap hasil quick count,” pungkasnya.

SUMBER