Tim Siber Bpn Prabowo-Sandi: Faktanya Kecurangan Tetap Terjadi

IDTODAY.CO - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah melaksanakan audiensi formal ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekitar tujuh kali. Audiensi sebagai upaya menghadirkan Pemilu serentak 2019 yang berkualitas.

Jurubicara Tim IT/Siber BPN Prabowo-Sandi, Agus Muhammad Maksum mengatakan, tujuan utama dari audiensi tersebut membahas potensi problem yang ada terutama terkait dengan data daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak wajar.

Ada sekitar 17.553.708 yang lahir dari tiga tanggal yang sama (1 Juli, 31 Desember dan 1 Januari), selain ada banyak data ganda, satu Kartu Keluarga (KK) banyak sekali anggota keluarga, ratusan ribu pemilih di atas 90 tahun, dan 20 ribu lebih usia di bawah 17 tahun.

Pada 14 April, BPN Prabowo-Sandi sudah memberikan sesudah pertemuan dengan KPU pada tanggal yang sama, kalau banyak sekali problem di atas berpotensi memunculkan kecurangan terstruktur, massif dan sistematis, yang sanggup dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.

Jelas Agus, Pemilu 2019 sudah berlangsung, banyak sekali kecurangan dengan banyak sekali modus yang sama dan melibatkan banyak pihak dengan posisi yang sama. Yang tampak, surat bunyi 01 dicoblos terlebih dahulu di banyak TPS dan banyak pihak internal bekerja untuk merealisasikan kecurangan-kecurangan tersebut.

"Dan sampai hari terakhir menjelang pemilu, KPU tidak memperlihatkan DPT yang betul-betul DPT final. Karena DPT sebelumnya, ada perbaikan perbaikan yang dilakukan dalam DPTHP1 dan DPTHP2 alasannya ada banyak sekali temuan di lapangan yang memang banyak sekali kekeliruan-kekeliruan," tuturnya.

DPT bermasalah ternyata menjadi kenyataan. Dampak DPT yang bermasalah, ghost voters (pemilih hantu) muncul. Sebagai contoh, seorang ibu berjulukan Tri Susanti, dari RT 003/002, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, mendapati ada lima pemilih hantu memakai alamat rumahnya, dan masuk DPT.

Hal ini sudah dilaporkan secara resmi ke Bawaslu Surabaya. Dalam laporannya, ibu Tri Susanti menyebutkan banyak tetangganya juga mempunyai masalah yang sama. Ada banyak pemilih hantu di banyak RT di tempat itu. Nama-nama pemilih hantu, para warga sama sekali tidak mengenal nama-nama tersebut yang memakai alamat rumah mereka, dan nama-nama tersebut ada dalam DPT.

"Selain fakta ini, kami bersama tim TV One pergi ke Bogor untuk mengecek nama-nama yang ada dalam DPT. Hal yang sama terjadi. Kami tanyakan ke ketua RT yang belasan tahun menjadi ketua RT, dan kami tanya ke banyak warga di RT tersebut, namun mereka semua tidak mengenal nama-nama yang kami tanyakan. Ini memperlihatkan namanya ada dalam DPT, tapi nama tersebut menyerupai hantu," ujar Agus.

Selain itu, ada kecurangan berkali-kali di web resmi KPU. Layak disebut kecurangan alasannya kesalahannya sama dan berkali-berkali, Capres 02 dicurangi, suaranya dikecilkan dan bunyi 01 dibesarkan. KPU sendiri sudah mengakui adanya "kesalahan kirim data".

Kasus ini terjadi di TPS 093, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam scan C 1 yang diunggah, bunyi Jokowi-Maruf 47, Prabowo-Sandi 162 suara. Tapi dalam data yang diinput KPU, bunyi Jokowi-Maruf naik menjadi 180, dan Prabowo-Sandi menyusut menjadi 56 suara.

"Ini fakta yang diakui dan sudah diperbaiki KPU," terperinci Agus bersama Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo.

Contoh lain yakni TPS 18 Desa/Kel. Malakasari Kec. Baleendah Kab. Bandung, Provinsi Jabar. Tertulis di web KPU, Capres Jokowi-Maruf menerima 553 bunyi dan Prabowo-Sandi menerima 30. Jika dilihat di C1 di dalam web KPU, Jokowi-Maruf menerima 53 dan Prabowo-Sandi menerima 130. Ada kecurangan dalam mengentry. Jokowi-Makruf ditambahkan angka 5 (menjadi lima ratus) dan Prabowo-Sandi hilang angka 1 (seratus). Contoh kecurangan dalam mengentry menyerupai ini banyak.

Selain itu, kalau diperhatikan dalam beberapa hari ini web KPU cenderung mempertahankan keunggulan Jokowi-Maruf dikisaran 54 persen. Padahal tentunya, banyak sekali data yang tersedia bagi KPU untuk menginput data-data yang memperlihatkan Prabowo-Sandi menang di banyak TPS. Tetapi web KPU mempertahankan kemenangan sementara Jokowi-Maruf. Semoga KPU segera menyadari kalau yang dilakukan perlu dengan segala integritas. Apakah memang fenomena ini alami atau tidak alami, tapi integritas KPU, apalagi dengan banyak sekali "kesalahan teknis" yang sama terjadi berulang kali. Bahkan web KPU memuat beberapa hasil pemilihan yang memperlihatkan Jokowi-Maruf menang, tapi tanpa mencantumkan C1.

"Bagaimana rakyat sanggup tahu kalau KPU memberikan gosip yang benar, kalau tanpa mencantumkan C1. Web KPU yang mencantumkan C 1 saja masih salah, apalagi tidak mencantumkan," ungkapnya.

Contoh kecurangan menyerupai ini banyak dan menjadikan kesimpulan, kalau kinerja KPU lemah, dan kinerja tim IT KPU layak untuk dicurigai. Oknum yang terlibat dalam melaksanakan manipulasi data harus segera ditindak. Petugas KPU yang menginput data harus sanggup dipastikan sanggup mengerjakan tugasnya dengan adil, jujur dan profesional.

Agus menambahkan, Pemilu 2019 yakni pemilu terburuk semenjak periode reformasi. Demokrasi dengan prinsip one man one vote hancur demi upaya meraih kekuasaan. Banyak sekali fakta memperlihatkan yang menghancurkan demokrasi.

Anak kecil mencoblos banyak surat suara, sisa surat bunyi dicoblos semaunya, surat bunyi yang sudah dicoblos, penyimpanan kotak bunyi yang melanggar SOP, keterlibatan oknum-oknum resmi penyelenggara pemilu, massifnya kecurangan di banyak sekali provinsi, keterlibatan oknum-oknum pegawapemerintah dalam proses kecurangan ini, penyembunyian C1 yang orisinil dan menggantinya dengan fotokopi C1, dan masih banyak lagi modus yang dilakukan sebagaimana sudah beredar luas di masyarakat.

"Kami bukan mau membeberkan semua kecurangan ini dalam press rilis ini. Tapi pesannya yakni banyak hal sangat serius akhir dari kejahatan demokrasi ini. Segera dan sesegera mungkin tangkap intruder yang berada di dalam sistem KPU yang sudah kami warning semenjak beberapa bulan kemudian dan juga pada hari tenang, itulah yang harus dilakukan oleh KPU biar oknum intruder tidak lagi menginput data san menciptakan kekacauan ke dalam web KPU. Bila tidak dilakukan oleh KPU padahal dampaknya sangat konkret maka ada apa dengan KPU?" imbuhnya.

BPN Prabowo-Sandi sangat menyayangkan sekali, Pemilu 2019 ternodai dengan kecurangan yang terstruktur, massif dan sistematis. Apalagi BPN sudah sebelumnya mengingatkan biar potensi kecurangan harus dihindari. Namun, faktanya kecurangan tetap terjadi. BPN tetap memantau proses penghitungan suara.

"Dalam proses penghitungan bunyi ini, pemungutan bunyi ulang di ribuan tempat yang akan dilaksanakan lagi, dan segala proses yang terkait dengan pemilu, KPU sebagai penyelenggara, harus sanggup memperlihatkan jaminan, bahwa semua sisa proses pemilu ini masih tersisa dan memilih ini harus dilakukan tanpa ada banyak sekali kecurangan jujur adil dan transparan," tutup Agus Muhammad Maksum.  [rmol]
Sumber https://www.idtoday.co